Angka Stunting di Riau Turun Menjadi 17 Persen

Di sepanjang tahun 2022, Provinsi Riau berhasil menurunkan angka stunting sebesar 5,3 persen di banding tahun sebelumnya. Alhasil, angka stunting di Riau saat ini menjadi 17 persen. Jumlah ini semakin mendekati target nasional yang akan menurunkan angka stunting ke 14 persen di tahun 2024.

Jan 28, 2023 - 09:30
 0
Angka Stunting di Riau Turun Menjadi 17 Persen
Foto bersama usai pertemuan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Riau di rumah dinas Wakil Gubernur Riau, Jalan Sisingamangaraja, Kota Pekanbaru, Kamis (26/1/2023) kemarin.

RIAUCERDAS.COM - Di sepanjang tahun 2022, Provinsi Riau berhasil menurunkan angka stunting sebesar 5,3 persen di banding tahun sebelumnya. Alhasil, angka stunting di Riau saat ini menjadi 17 persen. Jumlah ini semakin mendekati target nasional yang akan menurunkan angka stunting ke 14 persen di tahun 2024.


Data ini berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 yang diluncurkan Menteri Kesehatan saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dilaksanakan kemarin (25/1/2023) lalu.  


Pemerintah Provinsi Riau merespon lewat pertemuan pertemuan dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Riau di rumah dinas Wakil Gubernur Riau, Jalan Sisingamangaraja, Kota Pekanbaru, Kamis (26/1/2023) kemarin.


Turut hadir pada kesempatan ini Kepala DP3AP2KB Provinsi Riau, Kepala Bappedalitbang Provinsi Riau, Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Perwakilan PT RAPP, Yayasan Cipta dan Tanoto Foundation. 


Peertemuan itu juga dihadiri Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Riau, Dra. Mardalena Wati Yulia, M.Si.


Menurut Wagubri, Edy Natar Nasution, turunnya angka stunting menandakan keberhasilan dari kerja keras semua pihak yang terlibat dalam upaya percepatan penurunan stunting. 

BACA JUGA: Berkat Kerja Bersama, Prevalensi Stunting Turun Jadi 21,6 Persen


“Upaya yang kita lakukan selama ini alhamdulillah telah membuahkan hasil. Jika tadi disampaikan pada tahun 2021 angka stunting kita itu berada di 22,3 persen, sekarang kita berada di 17 persen. Tentu saja  harapannya  pelaksanaan percepatan penurunan stunting tahun ini bisa lebih terkoordinasi lagi,” ucap Edy. 


Upaya ini, tambahnya, tidak bisa hanya dilakukan oleh pihak pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah saja. “Karena membutuhkan pendekatan-pendekatan pentahelix dan melibatkan semua unsur yang ada. Baik dari pemerintah, swasta maupun akademisi,” ungkapnya.


Wagub yang juga Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Riau ini berharap kegiatan tersebut bisa dilakukan dengan serius. Dibuktikan dengan komunikasi dan koordinasi yang dilakukan berjalan lancar. 


Dia ingin, Provinsi Riau mampu menurunkan angka stunting sesuai target nasional, yaitu 14 persen di tahun 2024. Bahkan bisa lebih rendah dari target yang ditetapkan. 


Sementara, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau Dra. Mardalena Wati Yulia, M.Si menyampaikan harapannya terhadap pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di tahun 2023. Salah satunya terkait pendampingan kepada Tim Pendamping Keluarga (TPK). 

BACA JUGA : Turunkan Angka Unmet Need, Layanan KB Serentak Juga Digelar di Pusyanra BKKBN Riau

Untuk diketahui bersama, di tahun 2022 telah dilaksanakan pendampingan kepada TPK. Namun baru sebatas lingkup kecil yakni kepada tenaga bidan. Ke depannya ia berharap adanya pendampingan untuk kader PKK dan kader KB.


 “Salah satu pendukung Percepatan Penurunan Stunting adalah TPK yang diketahui saat ini berjumlah 10.674 tim yang akan mendampingi keluarga berisiko stunting," ujar Mardalena.

 
Dari pantauannya, belum semua TPK mampu melaksanakan semua tugas. Untuk itu, Mardalena berharap melalui PT. RAPP, Tanoto Foundation dan Yayasan Cipta, semua bisa bergerak bersama untuk memberikan penguatan kepada TPK.


Kepada PT. RAPP, Mardalena meminta agar melebarkan sayapnya untuk melakukan pelatihan pengolahan pangan lokal kepada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau. 


“Melalui RAPP kader posyandu kita telah dilatih untuk mengolah pangan lokal, ini sudah sesuai dengan arahan presiden yang mengatakan tidak boleh memberikan makanan tambahan (PMT) pabrikan harus panganan lokal yang mengandung gizi hewani seperti telur, ayam dan ikan," ujarnya.


BKKBN juga memiliki program serupa yang dikenal dengan sebutan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT). "Harapan ke depannya kita semua bisa bersinergi bersama sehingga fokus kegiatan tidak hanya di 4 kabupaten (Siak, Pelalawan, Kampar, Meranti). namun, meliputi seluruh kabupaten/kota,” tutur Mardalena. (rls)

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Hendra Moderator, penulis