Pesan Tito untuk Satpol PP: Tegas Tapi Harus Manusiawi

Presiden memberikan penekanan yaitu agar dilakukan dengan cara-cara humanis, santun, manusiawi, tidak berlebihan namun tegas.

Pesan Tito untuk Satpol PP: Tegas Tapi Harus Manusiawi
Tangkapan layar kasus dugaan pemukulan pedagang oleh oknum Satpol PP di Gowa beberapa waktu lalu.

UPAYA pendisiplinan masyarakat di tengah pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sejumlah daerah berujung masalah. Perkelahian antara petugas dengan masyarakat, termasuk pedagang terjadi. 


Kejadian ini tak luput dari sorot kamera, disebarkan oleh pemberitaan maupun media sosial dan beberapa di antaranya menjadi perhatian masyarakat. Isu yang meningkat adalah kekerasan aparat saat penertiban berlangsung.


Kasus yang sempat hangat seperti penganiayaan pemilik warung kopi oleh oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu. Video pemukulan oleh petugas berinisial MH itu viral dan dapat kecaman dari masyarakat.


Ujungnya, oknum Satpol PP itu menerima sanksi tegas oleh Bupati Gowa Adnan Purictha. Bahkan yang bersangkutan terancam mendapat hukuman pidana.


Kasus lainnya bisa dilihat bagaimana pemilik warung di Medan menyiram petugas dengan air panas. Adapula pedagang yang memilih ditahan petugas daripada dilarang berjualan.


Melihat berbagai peristiwa itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian ambil langkah penanganan. Ia menekankan agar penegakan hukum saat PPKM harus dilaksanakan secara tegas, namun humanis dan tetap manusiawi. 


"Bapak Presiden memberikan penekanan yaitu agar dilakukan dengan cara-cara humanis, santun, manusiawi, tidak berlebihan namun tegas," kata Mendagri dalam "Konferensi Pers Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat" secara virtual, Sabtu (17/7/2021) kemarin. 


PPKM, tambahnya, dimaksudkan untuk keselamatan masyarakat. PPKM tujuannya membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat. Namun, pihaknya tak membenarkan upaya kekerasan dalam pendisiplinan masyarakat. 


"Perlu dilakukan langkah tegas, tapi tidak berlebihan, tidak menggunakan kekerasan, eksesif," kata Tito. 


Aparat penegak hukum maupun Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah diminta menjalankan profesi sesuai kode etik dan nilai-nilai kemanusiaan. 


Ia pun berharap kasus yang terjadi di Gowa, Sulawesi Selatan, tak kembali terjadi. "Tapi jangan sampai mengurangi moril teman-teman, karena ini risiko kita bekerja. Yang penting jaga, jangan sampai emosi," katanya. 

Untuk meminimalisir penegakan hukum yang tak mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan telah melaksanakan rapat dengan Kasatpol PP seluruh Indonesia. Melalui rapat dengan kepala daerah, Tito juga menekankan hal yang sama. (*)