Diskusi FIKOM UMRI: Bantuan Sosial Tunai dijamin tak dipotong

Tangkapan layar diskusi virtual yang digelar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau, Selasa (16/2/2021).

PT Pos Indonesia menjamin tidak ada potongan kepada masyarakat saat mengambil Bantuan Sosial Tunai (BST). Untuk menjamin hal itu, pihak kantor Pos melakukan pengawasan ketat agar tidak ada pihak yang bermain.

 

“Kami mengawasi ketat agar tidak ada yang bermain. Kami juga mengatur ritme penyaluran untuk menghindari kerumunan massal. Bahkan bagi yang sakit, kami antar langsung ke rumah yang berhak menerimanya,” ujar Kepala Kantor Pos Pekanbaru, Aswin Marzuki.

Selasa (16/2/2021) siang tadi, Aswin menjadi salah satu narasumber dalam diskusi yang digelar oleh Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau (Fikom UMRI). Diskusi itu digelar secara virtual dengan mengusung tema “Tantangan dan Manfaat Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19”.

Aswin menambahkan bahwa agar bantuan diterima pihaknya tidak hanya mengantar di daerah yang dekat. Di daerah jauh pun seperti Desa Teluk Lanus, Kabupaten Siak, pihaknya datang dan mengantarkan bantuan tersebut. “Bantuan ini disambut antusias masyarakat di daerah-daerah,” tuturnya.

 

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau menyampaikan saat ini dana BST sudah tersebar kepada Keluarga Penerima Manfaat yang tergolong dalam Keluarga Miskin, Tidak mampu dan Terdampak Covid-19.

“Program BST yang diperpanjang di tahun 2021 ini, sudah berjalan bahkan sudah dirasakan oleh 90 persen lebih masyarakat yang masuk dalam tiga kategori di atas,” pungkas Tengku Zul Efendi.

Akademisi UIN Suska, Mustafa, mengapresiasi langkah yang telah dilakukan pemerintah, tetapi tetap dalam pengawasan masyarakat agar bantuan tersebut benar-benar terasa manfaatnya oleh masyarakat khususnya yang terdampak akibat pandemi.

“Program ini baik dan bermanfaat. Hasil survei LSI terkait tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sejumlah lembaga dalam mengawasi pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa presiden sebagai lembaga yang paling dipercaya, yang kedua ada pemerintah Provinsi. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan bansos di daerah termasuk Riau sudah lebih baik,” kata dia.

Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau ini menambahkan bahwa perguruan tinggi harus mengambil peran dalam program ini. Seperti melakukan pendampingan kepada keluarga penerima manfaat. Dengan cara memberikan edukasi mulai dari soal pendataan, penerimaan bantuan, atau soal tujuan bantuan ini diberikan.

 

Sementara itu, dalam pengantar diskusinya, Dekan FIKOM UMRI, Jayus, S.Sos., M.I.Kom menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan upaya memberi pemahaman kepada masyarakat tentang progress, tata cara, tantangan dan efektifitas penyaluran program BST.

“Dengan diskusi ini kita berharap adanya keterangan resmi dari pihak yang berkompeten apa dan bagaimana seputar BST tersebut,” kata Jayus. (Rilis)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *