Kasus siswi non Muslim diminta pakai hijab, ini aturan soal seragam siswa di sekolah

Gambaran pakaian seragam SMA/SMALB/SMK/SMKLB sesuai Permendikbud No.45 tahun 2014. (Sumber: jdih.kemdikbud.go.id)

Kasus adanya seorang siswi non muslim yang diminta mengenakan hijab di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat sempat jadi perhatian publik. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bahkan sudah menyesalkan tindakan intoleransi itu.

Kemendikbud menyatakan bahwa harus ada sanksi tegas terhadap setiap pelaku yang terbukti melanggar peraturan di satuan pendidikan. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud, Wikan Sakarinto sangat menyesalkan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut.

“Ketentuan mengenai pakaian siswa/siswi di satuan pendidikan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” kata Wikan dalam siaran pers, Sabtu (23/1/2021).

Untuk diketahui, ketentuan mengenai seragam sekolah telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Tidak ada dalam aturan yang mewajibkan model pakaian kekhususan agama tertentu menjadi pakaian seragam sekolah.

Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat di Bab III terkait Jenis, warna dan model. Khususnya di Pasal 3 yang berisi;

1 Pakaian seragam sekolah terdiri dari:

a. Pakaian seragam nasional;
b. Pakaian seragam kepramukaan; atau
c. Pakaian seragam khas sekolah.

2 Jenis pakaian seragam sekolah terdiri dari:

a. Pakaian seragam sekolah untuk peserta didik putra;
b. Pakaian seragam sekolah untuk peserta didik putri.

3 Warna pakaian seragam nasional untuk:

a. SD/SDLB: kemeja putih, celana/rok warna merah hati;
b. SMP/SMPLB: kemeja putih, celana/rok warna biru tua;
c. SMA/SMALB/SMK/SMKLB: kemeja putih, celana/rok warna abu-abu.

4. Ketentuan pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
berikut:

a. Pakaian seragam nasional mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
b. Model pakaian seragam nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
c. Pakaian seragam kepramukaan mengacu pada ketentuan peraturan kwartir nasional gerakan pramuka; d. Pakaian seragam khas sekolah diatur oleh masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing.

Di poin 4 (d) dengan jelas disampaikan bahwa seragam khas sekolah diatur oleh masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing.

Permendibud ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2014 lalu oleh Mendikbud yang saat itu masih dijabat Mohammad Nur. (ed)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *