Sudah Siapkah SD di Indonesia Belajar Tatap Muka, Ini Hasil Survei Kemdikbud

Suasana belajar tatap muka di salah satu sekolah di Pekanbaru. Foto diambil jauh sebelum muncul kasus Covid-19.

Jelang penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah yang rencananya pada Januari 2021, Direktorat Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan survei pada pada tanggal 4 sampai 27 Desember 2020 lalu.

Survei itu dilakukan untuk melihat sejauh mana kesiapan sekolah dalam pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan. “Proses pengumpulan data dilakukan melalui google form,” ujar Direktur Sekolah Dasar Kemendikbud, Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd sebagaimana dilansir dari situs ditpsd.kemdikbud.go.id, Selasa (5/1/2021).

Dijelaskan Sri, form itu dibuat oleh Tim Survei Persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Direktorat Sekolah Dasar Kemendikbud. Dimana dalam batas waktu pengisian tersebut sekolah diberikan akses untuk mengisi kuisioner yang sudah dibagikan.

Hasilnya, tim survei telah mendapatkan tanggapan dari 21.730 responden. Para responden merupakan kepala SD atau yang mewakilinya. Kepala sekolah dipilih karena sebagai pimpinan tertinggi yang ada di sekolah dan merupakan pengambil atau penentu kebijakan yang strategis di satuan pendidikan.

Hasilnya, secara umum sekolah sudah mengetahui dan membaca Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.

Lalu, 97,1% responden menyampaikan bahwa sekolah sudah memiliki toilet atau jamban bersih. Sedangkan 2.9% lagi menyatakan tidak memiliki toilet atau jamban bersih di sekolah. Sementara, jumlah toilet atau jamban bersih yang dimiliki sekolah sangat bervariasi, namun yang paling banyak berkisar antara 1-5 unit jamban/toilet di setiap sekolah.

 

Dalam menghadapi pandemi Covid-19, Direktur SD mengatakan satuan pendidikan memang sudah menyiapkan sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) atau hand sanitizer di sekolahnya. Dimana jumlah sarana CTPS di masing-masing sekolah sangat bervariasi disesuaikan dengan banyaknya rombel dan kemampuan kapasitas finansial atau anggaran sekolah.

“Secara persentase paling banyak memiliki 6 sampai 10 sarana CTPS di sekolah. Meskipun banyak sekolah yang sudah menyiapkan sarana CTPS, tapi masih ada pula sebagian sekolah yang belum menyiapkannya dikarenakan terbatasnya dana BOS di sekolah karena jumlah peserta didik yang sedikit dan tidak adanya akses air di sekolah,” kata Sri.

Selain toilet dan fasilitas cuci tangan, 92.4% satuan pendidikan juga telah memiliki alat disinfektan untuk keperluan sterilisasi sekolah. Jumlah alat disinfektan di masing-masing sekolah sangat bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kapasitas finansial sekolah. Namun secara persentase, paling banyak alat disinfektan yang dimiliki sekolah berkisar 1-5 buah.

“Meskipun banyak sekolah yang sudah memiliki alat disinfektan, tapi sebanyak 7.6% belum memiliki alat disinfektan dikarenakan terbatasnya dana BOS di sekolah karena jumlah peserta didik yang sedikit. Harga alat yang relatif mahal dan baru akan dianggarkan pada RKAS 2021,” tambah Sri.

Sementara itu sebanyak 94.7% responden menjawab bahwa mereka sudah melakukan penyemprotan lingkungan sekolah dalam rangka sterilisasi. Intensitas sterilisasi yang dilakukan paling banyak adalah 1-5 penyemprotan dalam sebulan.

Sekolah yang belum atau tidak melakukan penyemprotan beralasan tidak memiliki alat disenfektan, belum adanya instruksi dari dinas pendidikan setempat, dan keterbatasan anggaran.

Selain itu sebesar 94.8% responden juga menjawab bahwa sekolah mampu mengakses fasilitas kesehatan, karena memang lokasinya yang cukup dekat, bahkan banyak faskes yang jaraknya kurang dari 100 meter dari sekolah. Sementara sekolah yang tidak mampu mengakses fasilitas kesehatan dikarenakan jarak yang sangat jauh dan akses jalan yang sangat sulit.

“Dari hasil survey juga kita dapatkan sebanyak 99.8% responden menyatakan siap menerapkan area wajib masker kain di lingkungan sekolah. Namun bagi yang belum siap, menyatakan alasannya adalah sekolah tidak mampu membeli masker karena dana BOS yang terbatas,” terangnya.

Adapula sekolah yang kemampuan ekonomi orang tua/wali murid yang terbatas, kesadaran warga sekolah yang masih rendah terkait penggunaan masker, sulitnya mengatur/mendisiplinkan siswa untuk menggunakan masker serta lokasi daerah yang terpencil, sehingga tidak perlu menggunakan masker.

Sri melanjutkan, hanya sebesar 27.1% responden sekolah inklusif yang memiliki peserta didik disabilitas rungu menyatakan sudah menyiapkan masker tembus pandang. Sisanya sebesar 72.9% menyatakan tidak/belum menyiapkan. Alasannya karena barang yang tidak tersedia di pasaran atau sulit untuk didapatkan di daerah, sekolah tidak menganggarkannya di RKAS, belum ada perintah untuk menyediakan masker tembus pandang oleh dinas pendidikan setempat.

Di samping itu, ada yangmenyebut harga yang relatif mahal jika dibandingkan dengan masker biasa, sekolah tidak mampu membeli masker karena dana BOS yang terbatas (jumlah peserta didik sedikit), dan kemampuan ekonomi orang tua/wali murid yang terbatas.

Sri juga memaparkan, sebesar 95.8% responden menjawab bahwa sekolah telah memiliki thermogun. Jumlah thermogun yang dimiliki sekolah sangat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan kemampuan anggaran sekolah. Namun secara persentase, jumlah yang paling banyak dimiliki sekolah berkisar antara 1-5 buah.

“Bagi sekolah yang tidak atau belum memiliki thermogun dikarenakan belum dianggarkan pada RKAS 2021, keterbatasan anggaran, harga yang relatif mahal, barang yang sulit dipasaran/tidak tersedia di daerah,” ujar Sri.

Sebagian besar 78.1% responden menjawab bahwa mereka telah melakukan pendataan warga satuan pendidikan yang memiliki riwayat penyakit. Sedangkan sisanya sebesar 21.9% menyatakan tidak atau belum melakukannya.

Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh responden kenapa belum mendata riwayat penyakit warga satuan pendidikan. Seperti kurang terbukanya warga sekolah terkait riwayat penyakitnya. Lalu, belum ada instruksi dari dinas pendidikan setempat.

Alasan lain, di masa pandemi, sekolah belum masuk, sehingga belum bisa untuk mendata karena di daerah tidak ada internet/ orang tua tidak memiliki handphone. Ada juga yang menganggap bukan tupoksi sekolah untuk melakukan pendataan, tapi ini merupakan tugas dari petugas kesehatan (puskesmas/dinas kesehatan).

Sebesar 78.4% responden juga menjawab bahwa mereka telah melakukan pendataan warga satuan pendidikan yang menggunakan transportasi publik dalam kegiatan pulang dan/atau pergi ke sekolah. Namun sisanya sebesar 21.6% menyatakan tidak atau belum melakukannya.

“Alasannya karena rumah peserta didik yang dekat sekolah, jadi dirasa tidak perlu melakukan pendataan, karena rata-rata pada berjalan kaki ke sekolah. Tidak adanya transportasi publik di lokasi sekolah, jadi dirasa tidak perlu pendataan dan belum adanya instruksi dari dinas pendidikan setempat,” kata dia.

Sebanyak 65.7% responden dari hasil survei juga menjawab bahwa sekolahnya telah melakukan pendataan warga satuan pendidikan yang memiliki riwayat perjalanan dari zona oranye dan merah serta belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari.

Namun sisanya sebesar 34.3% menyatakan belum atau tidak melakukannya dikarenakan sudah ada tim petugas kesehatan dari puskesmas dan dinas kesehatan setempat yang akan melakukannya, tidak adanya instruksi arahan dari dinas pendidikan setempat, sekolah dan tempat tinggal warga sekolah berada di zona hijau, tidak ada yang melaporkan terkait kegiatan perjalanannya kepada pihak sekolah dan di sekitar tidak ada yang terkena Covid-19, sehingga daerah dianggap aman.

Akan tetapi secara umum, sekolah siap membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan hanya sedikit saja yang merasa tidak atau belum siap dengan alasan masih tingginya angka orang yang terkena Covid-19 di sekitar, sehingga belum berani untuk kegiatan tatap muka di sekolah.

Fasilitas protokol kesehatan di sekolah yang belum memadai dan masih menunggu instruksi serta arahan dari dinas pendidikan setempat.

Selain itu dari hasil survei juga mengungkapkan sebanyak 70% responden menjawab bahwa sekolahnya telah membentuk satgas satuan pendidikan. Namun sisanya sebesar 30% menyatakan belum membentuk satgas.

Alasan belum terbentuknya satgas yaitu, baru akan dibentuk pada saat pembukaan sekolah tahun 2021, tidak adanya instruksi/arahan dari dinas pendidikan setempat, banyak yang belum paham terkait pembentukan satgas di sekolah, kurangnya SDM yang sesuai/mumpuni untuk pembentukan satgas dan kesibukan orang tua/wali murid.

Selanjutnya, sebanyak 95.6% responden menjawab bahwa sekolahnya telah membuat RKAS terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, serta pengadaan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan satuan pendidikan.

Namun hanya sebesar 4.4% menyatakan belum melakukannya dikarenakan baru akan dianggarkan pada RKAS tahun 2021, alokasi dana BOS yang terbatas karena jumlah peserta didik yang sedikit, tidak adanya instruksi/arahan dari dinas pendidikan setempat, belum dirapatkan oleh komite sekolah dan dewan guru, sudah terpenuhinya fasilitas terkait protokol kesehatan di sekolah.

Sebanyak 99.7% responden juga menyatakan bahwa sekolah siap menginformasikan kepada dinas pendidikan jika ada warga di satuan pendidikannya yang terkonfirmasi positif Covid-19. Hanya sebesar 0.3% saja yang menyatakan tidak siap dikarenakan sudah ada tim petugas kesehatan dari puskesmas/ fasilitas kesehatan setempat yang akan melakukan tugas ini.

Selain itu juga karena bukan kewenangan sekolah untuk menyampaikan informasi orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 di satuan pendidikannya, tidak adanya instruksi untuk menyampaikan informasi tersebut dari dinas pendidikan setempat dan yang terakhir ditakutkan akan mempengaruhi kondisi psikologis orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 tersebut.

Dalam persiapan PTM ini, sudah banyak sekolah yang mengatur tata letak ruangan dengan memperhatikan jarak yang disarankan. Meski demikian sebesar 4.1% responden menyatakan belum melakukannya karena akan melakukan pengaturan tata letak menjelang masuknya peserta didik pada kegiatan tatap muka di sekolah.

Ada juga yang menyebut belum adanya instruksi dari dinas pendidikan setempat, sekolah belum melakukan musyawarah dengan komite dan wali murid terkait persiapan tatap muka, rasio antara ruang kelas dan rombel tidak ideal (ruang kelas jumlahnya kurang sedangkan rombel banyak).

Alasan yang terakhir ukuran ruang kelas kurang memadai jika diterapkan physical distancing 1.5 meter antar peserta didik.

“Saya perlu tegaskan kembali bahwa kewenangan memutuskan Pembelajaran Tatap Muka ada di pemerintah daerah dan kanwil/kantor Kemenag dengan mendapat persetujuan dari pihak sekolah dan komite sekolah sebagai perwakilan orang tua,” ujar Sri.

 

Untuk itu, di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang akhir-akhir ini sedang mengalami pergerakan tak menentu, dia menegaskan agar harus menjadi perhatian dan kehati-hatian satuan pendidikan apabila akan menyelenggarakan PTM.

“Jangan sampai kehati-hatian terkalahkan oleh semangat karena sudah terlalu lama belajar di rumah, sehingga terjadi potensi penyebaran Covid-19 di sekolah. Kita semua harus antisipasi jangan sampai kemungkinan buruk itu terjadi,” kata Sri Wahyuningsih. (ed)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *