Ini Daftar 14 Provinsi yang Siap Belajar Tatap Muka, Riau Juga Termasuk

Jumeri, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbud saat memberi pernyataan di Taklimat Media lewat Youtube, Selasa (5/1/2021).

Provinsi Riau disebut menjadi bagian dari 14 provinsi yang menyatakan siap membuka belajar tatap muka di sekolah maupun kuliah. Hal itu disampaikan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) dalam acara Taklimat Media Awal Tahun 2021 secara daring, Selasa (5/1/2021).

“Meski 14 provinsi siap, tapi tidak 100 persen di daerah itu sudah siap belajar tatap muka,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbud, Jumeri.

Adapun 14 provinsi yang sudah siap belajar tatap muka;

1. Jawa Barat
2.Yogyakarta
3. Riau
4. Sumatera Selatan
5. Lampung
6. Kalimantan Tengah
7. Sulawesi Utara
8. Bali
9. Nusa Tenggara Barat (NTB)
10. Maluku Utara
11. Bangka Belitung
12. Kepulauan Riau
13. Sulawesi Barat
14. Sulawesi Tenggara

Ditambahkan Jumeri, empat provinsi lainnya menggunakan program blended learning. Yaitu, perpaduan antara belajar tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh ( PJJ) secara online. Jumeri menyebut, pihaknya membolehkan blended learning namun tak mewajibkannya.

BERITA TERKAIT: Disdik Riau Tunda Belajar Tatap Muka di Sekolah

Empat provinsi yang menerapkan blended learning;

1. Maluku
2. Sumatera Barat
3. Nusa Tenggara Timur (NTT)
4. Papua

Sedangkan, 16 provinsi lainnya belum siap belajar tatap muka, Dia memungkinkan, di provinsi ini masih memikirkan kembali satu sampai dua bulan dalam menjalankan belajar tatap muka.

Dia menegaskan, apabila ada orangtua yang belum mengizinkan anaknya untuk belajar tatap muka, maka pihak sekolah tetap memberikan fasilitas pembelajaran lewat PJJ. “Bisa jadi di satu provinsi ada daerah yang aman, ada juga yang belum. Makanya bagi siswa yang tidak belajar tatap muka, tetap bisa melakukan PJJ,” tegasnya.

Jumeri menambahkan, wewenang belajar tatap muka ada di tangan pemerintah daerah (Pemda) masing-masing. Karena, bilang Nadiem, setiap pimpinan Pemda yang paling mengetahui angka penyebaran Covid-19 di daerahnya masing-masing.

“Jadi SKB Empat Menteri tak akan dicabut. Karena SKB itu sudah tepat, jadi yang memberikan kewenangan belajar tatap muka di Pemda, dan juga orangtua,” paparnya. (ed)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *