Hukuman Kebiri Kimia Berlaku untuk Predator Seksual Terhadap Anak-anak

Ilustrasi (Sumber:Internet)

Masih ingat kasus eksploitasi secara ekonomi atau sexual child sex groomer terhadap 305 anak oleh warga negara Prancis FAC (65) alias Frans alias Mister pertengahan tahun 2020 lalu? Kasus ini heboh. Karena pelaku melakukan pelecehan seksual pada anak di bawah umur di beberapa hotel di wilayah Jakarta.

 

Sebagaimana dilansir dari Kompas.com, FAC (65) alias Frans alias Mister menawarkan jasa fotografer kepada anak-anak jalanan yang usianya mayoritas di bawah umur dengan iming-iming jadi fotomodel. Ujungnya, korban juga dieksploitasi secara seksual oleh pelaku.

Kasus ini akhirnya ditangani oleh Polda Metro Jaya. Polisi berhasil mengungkap kasus eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak di bawah umur itu.

Nah, untuk kasus serupa, ke depannya pelaku diancam dengan hukuman yang lebih berat. Pasalnya, Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku kekerasan Seksual Terhadap Anak.

 

BERITA LAINNYA: Ikatan Dokter Belum Rekomendasikan Belajar Tatap Muka di Sekolah

Beleid tersebut diteken Jokowi pada 7 Desember 2020. Adapun PP tersebut merupakan peraturan turunan dari Pasal 81A ayat 4 dan Pasal 82A ayat 3 Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 2 ayat 1 di PP tersebut, pelaku persetubuhan terhadap anak yang telah memiliki kekuatan hukum tetap bisa dikenakan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.

Sementara itu Pasal 2 ayat 2 menyatakan pelaku perbuatan cabul terhadap anak yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat dikenakan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronok dan rehabilitasi.

Kendati demikian berdasarkan Pasal 4, pelaku persetubuhan atau pencabulan yang masih berstatus anak tak dikenakan tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Teknis pelaksanaan tindakan kebiri kimia diatur dalam Pasal 6.

 

Pasal tersebut menyatakan tindakan kebiri kimia diawali dengan tahapan penilaian klinis. Dalam Pasal 7 ayat 2, penilaian klinis terdiri dari proses wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Tindakan kebiri kimia dikenakan kepada pelaku persetubuhan paling lama 2 tahun dan dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk.

 

Pelaksanaan kebiri kimia dilakukan setelah pelaku persetubuhan selesai menjalani pidana pokok berupa hukuman penjara. Namun, berdasarkan Pasal 10 ayat 3, pelaku persetubuhan terhadap anak bisa terbebas dari tindakan kebiri kimia bila analisis kesehatan dan psikiatri menyatakan tidak memungkinkan. (ed/Kompas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *