Bebaskan Pers dari Ideologi Patriarki

Ilustrasi

Oleh: Hendra Efivanias

“Lihat rok tante tersingkap, nafsu keponakan muncul, nekat coba perkosa istri pamannya sendiri”. Itulah judul berita yang dimuat di salah satu media online ternama di Kota Pekanbaru tanggal 17 Oktober 2020 lalu. Tautan berita itu disebar dan langsung menjadi konsumsi orang banyak.

Mungkin bagi pembuatnya, judul seperti itu dapat menarik perhatian orang. Dengan harapan, orang mengklik tautan dan masuk ke website media itu. Namun, disadari atau tidak, judul itu bisa mendorong pembaca berpandangan negatif pada si korban.

Coba kita baca baris kata “lihat rok tante tersingkap” yang ditempatkan di awal kalimat. Kalimat itu rentan dijadikan alasan kenapa peristiwa perkosaan bisa terjadi. Yaitu, gara-gara rok yang tersingkap. Artinya, korban dianggap berperan kenapa kejahatan itu terjadi.

Judul sejenis ini sebenarnya banyak dibuat oleh media massa kita. Pilihan kata yang tak sensitif pada korban perkosaan dan berbau ideologi patriarki begitu gampangnya didapat. Apalagi didorong oleh kemudahan akses digital saat ini.

Pemberitaan seperti ini juga menjadi gambaran bahwa memperkuat pemahaman antikekerasan seksual berbasis gender, berpihak pada korban dan ideologi patriarki masih diperlukan di media massa kita. Pers harus dibebaskan dari ideologi patriarki.

Dalam webinar Anti Kekerasan Berbasis Gender yang diselenggarakan Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 21 November lalu, Komisioner Komnas Perempuan, Maria Ulfah Anshor menyebut bahwa akar persoalan kekerasan bisa terjadi secara turun temurun dan berulangkali. Hal itu bersumber dari relasi kuasa.

“Ada yang timpang pada relasi hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki,” katanya. Kemudian, diskriminasi pun terjadi dan memicu tindak kekerasan pada perempuan. Kekerasan itu bisa berupa kekerasan fisik, psikis, sosial, ekonomi dan seksual.

Dilihat dari grafik kasusnya di rentang 2008-2019, angka tertinggi adalah kekerasan fisik, diikuti psikis kemudian seksual dengan angka puluhan ribu kasus. Khusus kekerasan seksual yang dialami korban dalam contoh berita di atas, peristiwanya terjadi di ranah yang akrab dengan dirinya.

Memang, kekerasan pada perempuan cenderung terjadi di wilayah yang akrab dengan korban. Seperti di rumah. Pelakunya bisa suami, saudara laki-laki, paman, kakek dan sebagainya. Ada juga di luar rumah, seperti jalan, kendaraan umum, dan lainnya.

Karena sudah berlangsung turun temurun akibat budaya patriarki yang mengakar, maka pencegahan kekerasan seksual berbasis gender harus sistemik. Dimana, perlu ada penguatan agensi semua anak untuk mencegah kekerasan. Sehingga sejak dini mereka tahu bahwa kekerasan berbasis gender itu dilarang.

Selain diberi pemahaman, anak juga harus dilindungi agar tak menjadi korban kekerasan. Apalagi, di masa kini, kekerasan pada anak masih kerap terjadi. “Pada masa Januari-Juli 2020 saja, ada 3.296 anak perempuan dan 1.319 anak laki-laki menjadi korban kekerasan,” terang Gisella Tani Pratiwi, Psikologi dari Yayasan Pulih yang juga jadi narasumber dalam webinar tersebut.

Fakta-fakta kekerasan berbasis gender dan terhadap anak di Indonesia ini patut kita cegah bersama. Siapapun orangnya harus bergerak untuk memastikan perempuan dan anak terlindungi. Jaminan itu termasuk harus datang dari negara dalam bentuk kebijakan dan peraturan.

Maria Ulfah menyebut, penguatan koordinasi dan sinergi lintas kementerian dan lembaga harus dilakukan. Termasuk di dunia usaha, mitra pembangunan dan media. Nah, yang disebut terakhir harus ikut berperan. Meskipun sesederhana membuat judul yang berpihak pada korban perkosaan.

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *