Guru Non PNS Dapat Bantuan Rp1,8 Juta

Sebanyak 2 juta guru dan tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil (PNS) yang terdampak Covid-19 bakal menerima bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia.

Bantuan itu disalurkan melalui program Bantuan Subsidi Upah (BSU). Nantinya, guru dan tenaga kependidikan non PNS di seluruh Indonesia yang menerimanya akan mendapat Rp1,8 juta. Bantuan itu disalurkan secara bertahap sampai akhir bulan November 2020 ini.

“Bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap guru non PNS yang terdampak pandemi Covid-19 yang sebelumnya digagas Kemendikbud,” ujar Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud RI, Dr Abdul Kahar, MPd dalam Dialog Produktif bertema Subsidi Upah Mendukung Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang diselenggarakan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Kamis (19/11/2020).

Dia berharap, program ini memberikan tambahan penghasilan kepada guru dan tenaga kependidikan non PNS yang ada di garda terdepan sebagai pejuang pendidikan.

Dijelaskan Abdul Kahar, BSU PTK ini target utamanya yaitu pendidik dan tenaga kependidikan non PNS berpenghasilan di bawah Rp5 juta. Dimana, ada 162 ribu dosen, 1,6 juta guru, dan sekitar 237 ribu tenaga kependidikan yang akan tersentuh langsung bantuan ini.

Mereka adalah pengajar di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dosen, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi di semua sekolah dan perguruan tinggi. Baik yang berstatus negeri maupun swasta.

Selain berpenghasilan di bawah Rp5 juta, syarat menerima BSU lainnya adalah, calon penerima merupakan warga negara Indonesia (WNI). Mereka juga harus tidak menerima bantuan subsidi upah atau gaji dari Kementerian Tenaga Kerja dan bukan penerima Kartu Prakerja sampai 1 Oktober 2020.

Data penerima manfaat ini sudah ada di Kemendikbud sehingga pada tanggal 16 November lalu, BSU PTK sudah mulai disalurkan. Data tersebut berasal dari Pangkalan Data Dikti (PDDikti) dan Info GTK.

“Data ini sudah kami padankan dengan data BPJS Ketenagakerjaan serta Kartu Prakerja. Jadi betul-betul data yang kami pakai bukan usulan dari sekolah, tapi pangkalan data kami sudah ada. Jadi tinggal kami ambil sesuai dengan kriteria yang kami butuhkan”, kata dia sebagaimana dilansir dari Media Center Riau.

Dijelaskan dia, data-data calon penerima yang ada di Kemendikbud valid dan tak ganda. Dimana, validasi dilakukan dengan pemadanan data melalui BPJS Ketenagakerjaan, kemudian kartu pra kerja.

“Sekiranya ada data yang tercecer, dalam artian memenuhi syarat tapi tidak masuk dalam daftar yang masuk. Mungkin nanti kami minta dari Dinas Pendidikan segera memperbarui data. Tentu acuan kami data yang sudah terdaftar di batas tanggal terakhir 30 Juni yang lalu. Kalau baru memasukkan data tentu tidak bisa”, tutur dia.

Guru atau tenaga kependidikan tambahnya, hanya perlu menyiapkan dokumen pencairan BSU sesuai informasi yang didapatkan yakni, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika ada.

Surat keputusan penerima BSU yang dapat diunduh dari Info GTK dan PDDikti. Serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dapat diunduh dari Info GTK dan PDDikti, diberi materai, dan ditandatangani. (mcr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *