Masalah Batas Wilayah Bisa Diatasi dengan Kebijakan Satu Peta

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Riau (Unri) melalui Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial (PPIIG) menggelar webinar terkait Pemetaan Desa Berbasis Partisifatif. (Sumber: Humas Unri)

Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Prof Dr Ir Hasanuddin Z Abidin MSc Eng menjadi Keynote Speaker dalam webinar yang ditaja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Riau (Unri) melalui Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial (PPIIG).

Webinar yang mengangkat topik “Pemetaan Desa Berbasis Partisifatif di Kabupaten Kampar Melalui Program Kuliah Kerja Nyata Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Satu Peta” itu dilakukan lewat aplikasi Zoom.

Webinar itu menghadirkan sejumlah narasumber. Yaitu, Prof Dr Ir Aras Mulyadi DEA yang juga Rektor Unri, Bupati Kabupaten Kampar yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kampar Drs H Yusri MSi, serta Tenaga Ahli Utama Bidang Reforma Agraria Kantor Staf Presiden (KSP) RI, Usep Setiawan.

Menurut Prof Hasanuddin, terbentuknya PPIIG tak lepas dari UU nomor 4 tahun 2011. Dimana dapat melakukan tugas pokok penyelenggara Informasi Geospasial Daerah (IGD), Pembina penyelenggara Informasi Geospasial Teknologi (IGT) serta Penyelenggara Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG).

“Dengan adanya PPIIG Unri, diharapkan mampu menjadi pusat kajian atau center of excellence yang akan menghasilkan pemikiran pemikiran, kajian kajian dalam membangun simpul jaringan daerah,” kata dia.

Sementara itu, Rektor Unri, menjelaskan bahwa tersedianya peta yang akurat bisa dijadikan dasar perencanaan untuk pembangunan. Karena dengan kebijakan satu peta ini, diharapkan mampu mengurangi konflik di batas wilayah.

“Selama ini, paling sering terjadi konflik di perbatasan wilayah karena belum singkronnya antara batas wilayah. Jadi kita sangat bersyukur dengan kebijakan ini agar permasalahan batas wilayah ini bisa diminimalisir,” kata Guru Besar Fakultas Perikanan dan Kelautan ini.

Unri juga berterimakasih pada pemerintah Kabupaten Kampar karena telah berkolaborasi dalam membentuk bidang pembangunan dan perencanaan kebijakan satu peta. Diakhir Webinar, juga dilakukan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara Unri dengan Pemkab Kampar. (rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *