Guru Honorer Banyak Belum Punya NUPTK, PGRI Riau Dorong Pemda Terbitkan SK

Kebijakan pemerintah yang membolehkan gaji honorer dibayar dari 50 persen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memang disambut positif sejumlah kalangan. Namun, muncul masalah baru, masih banyak guru di Riau yang belum punya Nomor Induk Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

“Kondisi ini jadi masalah karena NUPTK menjadi salah satu syarat boleh dibayarnya gaji guru honorer pakai dana BOS,” ujar Ketua PGRI Riau, DR Muhammad Syafi’i S.Pd M.Si, Rabu (12/2/2020).

PGRI Riau mendorong pemerintah daerah segera menerbitkan surat keputusan (SK) honorer untuk guru-guru yang gajinya dibiayai dari dana BOS. SK itu dibutuhkan untuk mendapatkan NUPTK bagi para guru honorer.

Syafi’i menegaskan, PGRI akan berjuang agar guru honorer yang selama ini sudah bertahun-tahun mengabdi segera mendapat SK dari kepala daerah masing-masing. Karena dengan begitulah mereka bisa menikmati kebijakan baru yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), mekanisme dana BOS untuk tahun anggaran 2020 diubah. Perubahan tersebut salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Melalui kebijakan Merdeka Belajar Episode 3, ditetapkan maksimal 50 persen dari dana BOS dapat digunakan untuk membayar gaji guru honorer.

Sebelumnya, pembayaran gaji guru honorer bisa diambil dari total dana BOS dengan porsi maksimal 15 persen untuk sekolah negeri dan 30 persen untuk sekolah swasta.

Guru honorer yang dapat digaji dari alokasi dana BOS harus memiliki beberapa persyaratan, yaitu sudah memiliki NUPTK, belum memiliki sertifikat pendidik, dan tercatat di data pokok pendidikan (Dapodik) pada 31 Desember 2019. Dengan ketentuan tersebut, berarti dana BOS tidak bisa digunakan untuk membiayai guru honorer baru.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, salah satu prinsip penggunaan dana BOS pada tahun ini adalah fleksibilitas. Peningkatan fleksibilitas dan otonomi penggunaan dana BOS bertujuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah, terutama untuk peningkatan kesejahteraan guru honorer.

Ia mengatakan, kebutuhan satu sekolah berbeda dengan kebutuhan sekolah lainnya, sehingga prinsip fleksibilitas ini perlu diterapkan dalam penggunaan dana BOS.

“Kita nggak lihat satu per satu kebutuhan sekolahnya apa. Yang bisa tahu apa kebutuhan sekolah dalam operasionalnya adalah kepala sekolah dan guru yang bersangkutan,” ujar Mendikbud dalam konferensi pers bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (10/2/2020) lalu.

Menurutnya, ada sekolah-sekolah yang memiliki guru honorer dengan jumlah banyak. Kerja keras para guru honorer tersebut kadang tidak diimbangi dengan upah yang layak. Mendikbud menuturkan, perubahan mekanisme BOS untuk pembayaran guru honorer ini merupakan salah satu esensi kebijakan Merdeka Belajar dan menjadi langkah awal untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer.

“Ini adalah langkah pertama Kemendikbud untuk membantu menyejahterakan guru-guru honorer yang memang layak mendapatkan upah lebih layak. Dan yang mengetahui ini adalah kepala sekolah, jadi  diberikan otonomi kepada sekolah,” kata Mendikbud. (ed)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *