Kabar Baik! 50 Persen Dana BOS Bisa Dipakai untuk Gaji Guru Honorer

Kabar terbaru untuk guru honorer muncul dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Dimana, Kemdikbud mengubah mekanisme dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang salah satu tujuannya meningkatkan kesejahteraan guru honorer.

 

Hal itu terungkap saat Mendikbud Nadiem Makarim menghadiri konferensi pers bersama dengan Menkeu Sri Mulyani dan Mendagri Tito Karnavian di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (10/2/2020) kemarin.

Dilansir dari akun resmi Instagram Kemdikbud, dalam konferensi pers tersebut, Mendikbud mengumumkan perubahan mekanisme BOS itu sebagai bentuk kebijakan Merdeka Belajar episode 3.

Dimana, di tahun anggaran 2020 ini, ditetapkan maksimal 50 persen dari dana BOS dapat digunakan untuk membayar gaji guru honorer. Sebelumnya, pembayaran gaji guru honorer bisa diambil dari total dana BOS dengan porsi maksimal 15 persen untuk sekolah negeri dan 30 persen untuk sekolah swasta.

Guru honorer yang dapat digaji dari alokasi dana BOS harus memiliki beberapa persyaratan. Yaitu sudah memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan), belum memiliki sertifikat pendidik, dan tercatat di data pokok pendidikan (Dapodik) pada 31 Desember 2019. Dengan ketentuan tersebut, berarti dana BOS tidak bisa digunakan untuk membiayai guru honorer baru.

Pekan lalu, dalam pertemuan dengan PGRI Riau, puluhan guru honorer dari seluruh kabupaten kota menyuarakan keinginan agar gaji mereka dibiayai dengan APBN. Di samping itu mereka juga menyerukan agar pemerintah mengangkat guru honorer yang usianya di atas 35 tahun menjadi CPNS.

Ketua PGRI Riau, DR. Muhammad Syafi’i menyampaikan sokongannya pada aspirasi guru honorer itu. Dia juga berharap, pemerintah menaruh perhatian banyak pada guru-guru honorer yang saat ini keberadaannya sangat penting dalam memperlancar proses belajar mengajar di sekolah. (ed)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *