Datangi PGRI Riau, Guru Honorer Minta Dukungan Agar Diangkat Jadi PNS

Puluhan guru honorer dari kabupaten/kota di Provinsi Riau mendatangi kantor PGRI Provinsi Riau, Kamis (6/2/2020). Mereka mendorong PGRI untuk mendukung aspirasi mereka agar guru honorer yang berusia di atas 35tahun di angkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Para guru honorer ini diterima oleh Ketua PGRI Riau, DR M. Syafi’i M.Pd, Wakil Ketua, Eko Widodo, Sekretaris Umum PGRI Riau, H. Sarifuddin S.Pd, M.Pd dan sejumlah pengurus lainnya.

Para guru honorer mendorong pemerintah mengangkat mereka sebagai PNS. Khususnya guru honorer yang telah berusia di atas 35 tahun dan telah mengabdi bertahun-tahun. Kemudian, mereka meminta agar gaji guru honorer dibayarkan melalui APBN.

Sementara itu, PGRI Provinsi Riau menyatakan dukungan pada para guru yang akan berangkat Rakornas ke Jakarta pada 20 Februari mendatang. Namun, keberangkatan mereka tetap harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

PGRI Provinsi Riau juga menyatakan setuju jika guru mendesak perbaikan nasibnya para honorer. M. Syafi’i mengaku bisa merasakan susahnya kehidupan guru honorer. Apalagi, dirinya pernah 2 tahun merasa jadi guru honorer di Pelalawan beberapa waktu lalu.

M. Syafi’i menekankan tetap mendukung aspirasi para guru. Termasuk memperjuangkan agar terbitnya Peraturan Presiden yang menetapkan pengangkatan guru honorer menjadi CPNS.

Menurut dia, PGRI sangat memperhatikan guru honorer. Bahkan sejak awal PGRI Provinsi Riau mengakomodir guru honorer. Buktinya saat ini wakil ketua berasal dari guru honor. “Ini pertamakalinya PGRI memasukkan tenaga honor dalam kepengurusan,” kata Syafi’i.

Sementara itu, jika direspon baik oleh pemerintah pusat, guru honorer juga berharap agar PGRI Riau mengawal data-data guru honorer. Sehingga, pengangkatan sesuai sasaran. Mereka tidak mau apa yang terjadi pada pengangkatan honorer Kategori 2 (K2) jadi CPNS lalu terjadi lagi.

Dalam pertemuan itu, seorang guru honorer juga berharap ada wadah perlindungan guru di PGRI. Karena banyak guru honorer takut dipecat jika melakukan aksi memperjuangkan nasibnya. Apalagi ada yang SK-nya hanya diteken oleh kepala sekolah.

“Jadi ketika ada guru yang nantinya dipecat karena bergerak memperjuangan nasibnya, ada yang membela. Apalagi ada kepala sekolah yang merasa tak sejalan dengan perjuangan guru yang berupaya memperbaiki nasibnya,” ujar honorer tersebut. (ed)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *