Birokrasi yang Enggan Berubah Bisa Ganggu Reformasi Sistem Politik

Pelaksanaan Seminar Nasional Politik Birokrasi dan Perubahan Sosial V yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau (FISIP Unri), Kamis (7/11/2019) di Prime Park Hotel Pekanbaru. (Sumber: Humas Unri)

Dr Asman Abnur SE M.Si menilai politik, birokrasi dan perubahan sosial menjadi hal yang sangat berkaitan. Karena proses politik yang berhasil akan menentukan pilihan pemimpin yang baik yang diharapkan mampu menjalankan birokrasi. Sehingga mampu mendorong perubahan tatanan sosial yang lebih maju.

Hal itu disampaikan Asman saat bicara dalam Seminar Nasional Politik Birokrasi dan Perubahan Sosial V yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau (FISIP Unri), Kamis (7/11/2019) di Prime Park Hotel Pekanbaru.

Menurutnya, ada beberapa persoalan yang mengganggu dalam proses reformasi sistem politik dan birokrasi ini. Di antaranya tidak semua pemimpin memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, berintegritas, mengutamakan dan merangkul kepentingan masyarakat, dan mampu menjalankan strategi yang tepat.

“Hal lain yang dapat mengganggu reformasi sistem politik dan birokrasi ini seperti birokrasi yang enggan berubah dan lebih menyukai zona nyaman, kapasitas dan kualitas yang terbatas. Sehingga menyulitkan pemimpin untuk melakukan perubahan dalam rangka mewujudkan visi dan misinya,” papar Asman.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang dinamis, lanjut Asman, pemerintahan harus dapat melakukan adaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan global, lebih lincah, produktif dan inovatif. Sehingga negara bisa menjadi lebih kompetitif.

Hal ini berkaitan dengan kemajuan teknologi yang terus memberikan dampak perubahan terhadap berbagai aspek terkait dengan pelayanan publik.

“Ini menjadi tantangan bagi birokrasi, dimana tuntutan masyarakat yang terus menerus meningkat, tetapi di lain pihak pemerintah mengalami keterbatasan anggaran untuk memenuhi tuntutan tersebut,” tutur mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) ini.

Tantangan lain seperti kekurangan calon-calon pegawai dan pemimpin yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan agar pemerintah memiliki kapasitas untuk merespon setiap perubahan, memberikan pelayanan yang lebih cepat dan memiliki kinerja yang lebih tinggi. (rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *