Jelang Penerapan Wajib Belajar 12 Tahun, Forum Komite SMAN dan SMKN Bakal Rekomendasikan Hal Ini

Ketua Forum Komite SMAN/SMKN Provinsi Riau Ir Delisis Hasanto

Forum Komite SMAN/SMKN dan SLB Provinsi Riau melakukan studi banding ke Surabaya pada tanggal 17 sampai 20 Oktober lalu. Studi banding bersama kepala SMA/SMK Negeri di Pekanbaru itu terkait dengan penerapan pendidikan wajib belajar 12 tahun.

Setelah studi banding, mereka bakal memberikan rekomendasi kepada Gubernur Riau, Syamsuar. Menurut Ketua Forum Komite SMAN/SMKN Provinsi Riau Ir Delisis Hasanto, Kamis (24/10/2019), mereka pilih karena sudah terlebih dahulu menerapkan wajib belajar 12 tahun.

Di sana, selain ke Dinas Pendidikan Jawa Timur, rombongan juga mengunjungi SMAN 16 Surabaya dan SMKN 5 Surabaya.

Dijelaskan Delisis, beberapa rekomendasi yang akan mereka berikan di antaranya yaitu payung hukum wajib belajar 12 tahun berupa Peraturan Gubernur (Pergub).

Mengenai pembiayaan sekolah, juga telah disepakati dalam Pergub tersebut misalnya berapa indeks kebutuhan siswa jenjang SMA/SMK di Jawa Timur. Dimana, indeks kebutuhan satu orang siswa SMA sebesar Rp 3 juta dan SMK sebesar Rp 3,5 juta.
Menurut dia, dalam Pergub itu nantinya akan dicantum secara jelas berapa bantuan pemerintah yang diberikan ke sekolah.

“Sehingga bisa terukur apakah mencukupi atau belum. “Inilah pentingnya Pergub,” ujar Delisis.

Selain Pergub, mereka juga melihat adanya hal menarik dalam penerapan wajar 12 tahun di Jawa Timur. Dimana, dalam menggali potensi pembiayaan sekolah, pemerintah daerah memberikan ruang kepada sekolah untuk mengelola unit-unit usaha sekolah.

Konsep ini dikenal dengan BLUD-nya sekolah. Unit sekolah ini dibolehkan untuk mencari anggaran guna menutupi kekurangan dana sekolah dan ini bukan dalam bentuk PAD. Dalam konsep BLUD ini, sekolah melaporkan berapa anggaran yang didapat dan digunakan untuk apa anggaran tersebut.

“Kalau di Riau, unit unit sekolah ini masih masuk dalam PAD. Kalau di Jawa Timur tidak masuk PAD dan ini sudah di Pergub-kan,” terang Delisis.

Dalam mencari sumber dana sekolah selain APBD, ada pula komitmen Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR).

Bahkan pemerintah daerah telah merekomendasikan kepada masing DUDI yang potensi untuk memberikan CSR kepada sekolah yang direkomendasi. Hal ini dilakukan, agar pembagian CSR terarah dan tepat guna untuk pendidikan.

“Di Riau ini memang ada CSR DUDI tapi belum maksimal dan bukan untuk pendidikan. Kalau di Jawa Timur, DUDI jelas, sekolah maunya dibantu apa? ” ujarnya.

Forkom SMAN/SMKN Provinsi Riau dalam waktu dekat bakal menyampaikan rekomendasi berdasarkan hasil studi banding itu ke gubernur. Sehingga gubernur punya bahan pertimbangan dalam menerapkan wajib belajar 12 tahun. (rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *