Unri Kukuhkan Prof Dr Rita Anugerah Jadi Guru Besar

Prof Dr Rita Anugerah dikukuhkan sebagai guru besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, Jumat (27/9/2019). (Sumber: Humas Unri)

Prof Dr Rita Anugerah MAFIS Ak CA dikukuhkan sebagai Guru Besar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau (FEB-Unri) di bidang Auditing dalam Implementasi Good Corporate Governance, Jumat (27/9/2019).
Pengukuhan Guru Besar ini, merupakan yang ketiga kalinya yang Unri laksanakan di tahun 2019. “Sehingga jumlah guru besar Unri yang aktif hingga saat ini menjadi sebanyak 63 orang,” ujar Rektor Unri, Prof DR Aras Mulyadi DEA.
Adapun sebaran jumlah Guru Besar Unri berdasarkan fakultas, antara lain, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) 11 orang, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 3 orang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) 12 orang dan Fakultas Perikanan dan Kelautan (FPK) 16 orang.
Kemudian Fakultas Pertanian (FP) 5 orang, Fakultas Teknik (FT) 6 orang, Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam (FMIPA) 9 orang, Fakultas Kedokteran (FK) 1 orang.

Di akhir sambutan, Rektor, mengajak seluruh unsur Unri untuk bersama-sama mewujudkan visi dan misi Unri dalam menyongsong World Class University dengan menggiatkan tradisi akademik di Kampus Unri. Dengan niat dapat membawa manfaat bagi masyarakat luas, terutama dalam pengembangan dan kemajuan dalam bidang Pendidikan Tinggi secara nasional.

Sementara itu, dalam pemaparannya, Rita menyebut Corporate Governance menjadi salah satu isu penting di Indonesia. Berbagai perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia menggunakan mekanisme Corporate Governance sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan.

Rita, menyampaikan dalam persaingan global saat ini perusahaan harus di kelola dengan cara profesional melalui implementasi Corporate Governance yang tertuang dalam mekanisme internal dan eksternal Corporate Governance.

“Berbagai kendala dalam menjalankan Corporate Governance di Indonesia adalah akibat lemahnya komitmen political will pemerintah dalam mendorong program tersebut. Persoalan ini tertuang dalam laporan Asian Corporate Governance Association (ACGA) yang menunjukkan bahwa Indonesia berada posisi terakhir dari 10 negara Asia Pasifik dalam implementasi program tersebut,” kata dia.

Implementasi program ini tidak terlepas dari peran auditing yang dipandang sebagai nilai tambah yang berkontribusi pada peningkatan dari mekanisme internal dan eksternal program ini.

“Oleh karena itu, auditor internal memiliki kewajiban untuk melaporkan secara langsung mengenai keseluruhan aktivitas fungsi dan proses audit internal kepada komite audit. Jika fungsi audit internal berjalan dengan maksimal maka akan berdampak pada jalannya pelaksanaan kontrol dan pengawasan dari komite audit yang juga berjalan dengan efektif sebagaimana mestinya,” ungkapnya.

Diharapkan ketika perusahan publik atau swasta mengimplementasikan Good Corporate Governance, perusahaan harus memberikan perhatian lebih atas jalannya mekanisme internal dan eksternal Corporate Governance perusahaan, harap Rita. (rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *