Bertemu Komisi X DPR RI, Rektor Unri Sampaikan Tantangan Universitas

Rektor Universitas Riau bertemu dengan anggota Komisi X DPR RI, Kamis (16/5/2019). (Foto:Humas Unri)

Keberadaan unit-unit baru yang ada di perguruan tinggi (PT) memerlukan adaptasi yang cepat. Hal ini sejalan dengan implementasi OTK (Organisasi Tata Kerja-red) yang telah ditetapkan dan memerlukan penyediaan sarana dan prasarana dengan waktu yang singkat. Termasuk memerlukan finansial yang lebih tinggi.

Hal ini disampaikan Rektor Universitas Riau (Unri), Prof Dr Ir Aras Mulyadi DEA saat menerima kunjungan dari Komisi X DPR RI, Kamis (16/5/2019) lalu. Penyampaian itu terkait sejumlah tantangan yang kerap dihadapi pada tataran tata kelola kelembagaan yang berkaitan dengan penjaminan Mutu Pendidikan PT.

Menurut dia, tantangan itu membuat pengelolaan Unri diharuskan mencari strategi pemenuhan pembiayaan.

Lebih lanjut, Rektor Unri, menyampaikan dalam pemenuhan sembilan kriteria peningkatan akreditasi Unri memiliki pusat pengembangan akreditasi di Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP). Dimana terbentuk asesor internal, kemudian pemberian hibah akreditasi secara kompetitif terutama Program Studi (Prodi) yang sedang mengusulkan akreditasi ke BAN-PT.

“Regulasi tata kelola Unri saat ini belum sepenuhnya menjawab secara optimal. Tata kelola Perguruan Tinggi dan revisi di perlukan pada sejumlah regulasi. Kondisi saat ini mengenai mutu, akses, daya saing, dan tata kelola PT di Riau adalah adanya disparitas yang besar antara PT Riau dan terlebih ditinjau secara nasional,” terang Aras sesuai rilis yang diterima Jumat (17/5/2019).

Ditambahkannya. Di Riau terdapat sekitar 80 PT yang terdiri 5 PT negeri dan 70 PT swasta. Dari semua itu, baru Unri yang level AIPT (Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi-red)-nya A.

Kondisi ini ditambah dengan Prodi terakreditasi A yang masih sedikit di Riau. Dari sekitar 45 prodi dengan status A, sekitar 60 persen 31 terkonsentrasi di Unri. Selebihnya menyebar di Prodi yang ada di Universitas Islam Riau (UIR), Universitas Islam Negeri (UIN), dan Universitas lancang Kuning (Unilak).

Sementara itu, pertemuan Komisi X DPR RI ini dilakukan dalam rangka melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik bidang Pendidikan Tinggi Terkait Tata kelola Kelembagaan dan Akreditasi Program Studi. Pertemuan ini juga merupakan Kegiatan dalam masa persidangan V tahun Sidang 2018-2019.

Pada kesempatan itu, Dr Ir Hetifah MPP selaku pimpinan kunjungan Komisi X DPR RI, mengatakan tujuan dari kunjungan ini untuk mengawal proses perbaikan mutu PT di Provinsi Riau.

“Salah satu tantangan terbesar kondisi kancah soal pendidikan perlu segera ditingkatkan. Apalagi dengan masuknya era revolusi industri 4.0. Kita perlu meningkatkan kualitas pendidikan PTN (Perguruan Tinggi Negeri-red) dan PTS (Perguruan Tinggi Swasta-red) yang memiliki standar akreditasi,” ujar Hetifah.

Lebih lanjut, Rektor Unri juga menyampaikan, Perguruan Tinggi perlu mempunyai rencana dan waktu yang lebih baik agar persiapan dokumen akreditasi sehingga mempunyai waktu yang cukup serta realistis diselesaikan dengan standar prima.

“Riau adalah wilayah terdepan RI, sehingga sangat direct dalam hal peningkatan daya saing bangsa, oleh karenanya status akreditasi prodi harus menjadi prioritas yang didukung oleh pemerintah pusat agar Perguruan Tinggi di Riau dapat menjadi marketable dan acceptable di Asia, dengan didukung oleh pemerintah dalam hal akreditasi dengan skema LAM-PT dan skema akreditasi Internasional,” tutupnya. (rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *